Wajib Militer Anggota BTS Picu Perdebatan Parlemen Korsel

Wajib Militer Anggota BTS Picu Perdebatan Parlemen Korsel. Seorang anggota parlemen Korea, Jo Kyung Tae mempertanyakan kemungkinan Pemerintah Korea membuat wajib militer (wamil) khusus untuk para anggota BTS.

Melansir Koreaboo, Kamis (11/10), hal tersebut dipertanyakan dalam rapat parlemen dengan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea.

Anggota parlemen baru-baru ini memperdebatkan soal petisi yang dibuat penggemar. Mereka menyarankan kepada pemerintah agar BTS dikecualikan atau diberikan kategori khusus untuk layanan wajib militer.

Artinya, para anggota BTS dilarang atau diharuskan mendapat perlakuan khusus dalam layanan wajib militer, seperti atlet atau mereka yang membawa kehormatan bagi Korea dalam kompetisi asing.

“BTS telah menyebarkan pengaruh yang besar untuk negara kita, apa pendapat Anda tentang itu (membuat perlakuan khusus wajib militer)?” ucap Jo Kyung Tae.

Merespons pertanyaan tersebut, Sekretaris Kementerian, Do Jong Hwan mengatakan, para anggota BTS sudah menyatakan keinginan untuk menjalankan tugas wajib militer tak peduli apapun alasannya.

Menurutnya, Jin dan kawan-kawan akan merasa tidak nyaman dengan bagaimana media menggambarkan mereka dengan pemberitaan tentang tidak akan menjalankan wajib militer.
“Ketujuh orang anggota sangat sensitif tentang bagaimana semua media menggambarkan bahwa mereka seperti tidak ingin pergi wajib militer,” katanya.

Dia juga menegaskan bahwa para anggota grup asuhan Big Hit Entertainment itu akan menjalankan wajib militer dan pasti mendaftar untuk itu.

“Mereka mengatakan pasti akan mendaftar wajib militer,” tukasnya.

Kendati begitu, topik ini masih menjadi perdebatan panas di kalangan politisi dan masyarakat. Oleh karena itu, Do Jong Hwan mengatakan, para anggota parlemen akan mempertimbangkan berbagai pendapat dan membuat keputusan setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

Beberapa pendapat diantaranya adalah agar wamil bagi para angggota BTS harus dihapuskan, harus ada pajak militer pada artis yang membayar banyak uang, harus ada sistem poin kumulatif, atau perpanjangan usia yang diperlukan untuk pendaftaran.

“Kami akan membuat rencana yang masuk akal setelah mempertimbangkan semua pendapat. Kami sedang mendiskusikannya dengan Kementerian Administrasi Tenaga Kerja, Militer, dan Departemen Pertahanan,” pungkasnya.